 |
| Ilustrasi gambar tentang "Proses Tender Sejumlah Proyek Transmigrasi Dinilai Lamban, KPKM Sultra Desak Pokja Bersikap Transparan" (Desain AI)/sekitarSULTRA.com. |
Kendari, sekitarSULTRA.com – Kelompok Pemerhati Kebijakan Masyarakat (KPKM) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti lambannya proses tender sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Kementerian Transmigrasi yang hingga kini belum menunjukkan kepastian hasil.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Ketua KPKM Sultra, Roslina Afi, menyatakan bahwa keterlambatan proses tender perlu mendapat perhatian serius dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan publik terhadap mekanisme yang sedang berlangsung.
Menurutnya, transparansi merupakan prinsip utama dalam setiap proses pengadaan yang menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan tahapan tender, termasuk alasan terjadinya keterlambatan proses evaluasi maupun penetapan pemenang.
"Kami meminta Pokja untuk menyampaikan secara terbuka perkembangan proses tender kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai asumsi yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan pemerintah," ujar Roslina.
KPKM Sultra menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas serta memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, organisasi tersebut juga mengingatkan agar seluruh proses tender dilaksanakan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta tender.
Roslina menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap proses pengadaan merupakan bentuk partisipasi publik dalam menjaga penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
"Kami berharap Pokja dapat segera memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan tender yang sedang berproses sehingga publik memperoleh kepastian informasi dan tidak muncul dugaan-dugaan yang dapat merugikan semua pihak," tegasnya.
KPKM Sultra juga mendorong instansi terkait untuk terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sampai berita ini disiarkan oleh sekitarSULTRA.com, belum ada keterangan resmi dari Pihak Pokja 15 maupun Kementerian Transmigrasi untuk memberikan tanggapan atas persoalan yang ada. (Red)***
