![]() |
| Adi Yusuf Tamburaka, Analisis Kebijakan Ahli Madya Prov. Sultra (Foto: Rahmat)/sekitarSULTRA.com. |
Penulis: Adi Yusuf Tamburaka Analis Kebijakan Ahli Madya Prov. Sultra
Kemacetan lalu lintas selalu menjadi indikator paling mudah untuk mengukur apakah sebuah kota berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan pemerintah membangun infrastrukturnya. Ketika kendaraan bertambah setiap tahun sementara kapasitas jalan tetap, maka kemacetan hanyalah persoalan waktu. Kota Kendari kini sedang memasuki fase tersebut.
Selama bertahun-tahun, masyarakat masih menganggap kemacetan di Kendari sebagai sesuatu yang "lumrah" dan belum separah kota-kota besar seperti Makassar, Surabaya, Bandung, atau Jakarta. Cara pandang seperti ini justru berbahaya. Sebab, sejarah pembangunan kota menunjukkan bahwa hampir semua kota besar di Indonesia terlambat membangun infrastruktur transportasi.
Ketika kemacetan telah menjadi krisis, biaya penanganannya meningkat berkali-kali lipat, pembebasan lahannya semakin sulit, dan dampak sosial-ekonominya semakin besar.
Kendari memiliki kesempatan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.
Kemacetan Tidak Lagi Bersifat Insidental
Dahulu kemacetan di Kendari hanya terjadi menjelang hari raya atau pada saat kegiatan tertentu. Kini kondisinya berubah. Hampir setiap hari, terutama pada pukul 06.30–08.00 WITA, 12.00–14.00 WITA, dan 16.00–18.00 WITA, sejumlah ruas jalan utama mengalami perlambatan lalu lintas yang cukup signifikan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa volume kendaraan mulai mendekati bahkan melampaui kapasitas efektif beberapa ruas jalan. Jika dibiarkan, perlambatan tersebut akan berkembang menjadi kemacetan permanen.
Ironisnya, solusi yang ditempuh selama ini masih bersifat administratif dan jangka pendek. Lampu lalu lintas ditambah, petugas ditempatkan di persimpangan, marka jalan diperbaiki, bahkan sesekali dilakukan pelebaran jalan. Namun, semua langkah tersebut hanya memperlambat munculnya masalah, bukan menyelesaikannya.
Persoalan utamanya bukan lagi soal pengaturan lalu lintas, melainkan keterbatasan kapasitas infrastruktur.
Tiga Titik yang Menentukan Masa Depan Mobilitas Kendari
Setidaknya terdapat tiga koridor yang sudah layak masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur transportasi bertingkat.
Pertama, kawasan depan SMA Negeri 1 Kendari. Lokasi ini bukan sekadar kawasan pendidikan. Ia merupakan salah satu urat nadi mobilitas Kota Kendari. Ribuan kendaraan melintas setiap pagi, berinteraksi dengan aktivitas siswa, orang tua, angkutan umum, dan pejalan kaki. Setiap kendaraan yang berhenti beberapa detik untuk menurunkan penumpang menciptakan efek antrean yang memanjang hingga ratusan meter.
Kedua, kawasan SMA Negeri 4 Kendari dan SMK Negeri 1 Kendari. Kompleks pendidikan ini menghasilkan konsentrasi lalu lintas yang sangat tinggi pada jam masuk dan pulang sekolah. Aktivitas penyeberangan siswa bercampur dengan kendaraan pribadi, sepeda motor, dan angkutan umum sehingga menciptakan banyak titik konflik yang meningkatkan risiko kecelakaan.
Ketiga, koridor Jalan Hombis hingga kawasan Toko Damai Lepo-Lepo. Kawasan ini berkembang sangat cepat sebagai pusat ekonomi baru. Pertumbuhan pusat perdagangan, perumahan, dan jasa membuat volume kendaraan meningkat dari tahun ke tahun. Koridor ini juga menjadi akses penting menuju Bandara Halu Oleo sehingga kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi mobilitas masyarakat maupun kegiatan ekonomi.
Ketiga kawasan ini memiliki karakteristik yang sama: volume kendaraan tinggi, aktivitas lokal yang padat, serta terbatasnya ruang untuk pelebaran jalan secara signifikan.
Belajar dari Kota Lain
Banyak kota di Indonesia pernah menghadapi persoalan serupa.
Makassar membangun Flyover Urip Sumoharjo untuk mengurangi kemacetan di salah satu koridor tersibuknya. Manado meningkatkan kapasitas jaringan jalan pada simpul-simpul strategis untuk mendukung mobilitas kawasan perkotaan. Surabaya secara konsisten membangun flyover dan underpass di sejumlah persimpangan penting sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hasilnya bukan hanya kelancaran lalu lintas, tetapi juga peningkatan efisiensi ekonomi kota.
Kesamaan dari kota-kota tersebut adalah satu hal: mereka membangun sebelum kemacetan benar-benar melumpuhkan aktivitas perkotaan.
Kendari memiliki kesempatan yang sama.
Flyover Bukan Proyek Prestise
Masih ada anggapan bahwa flyover hanya cocok bagi kota metropolitan. Pandangan ini perlu diluruskan.
Flyover bukan simbol kemewahan pembangunan, melainkan solusi teknis ketika kapasitas persimpangan tidak lagi mampu melayani volume kendaraan. Infrastruktur ini memisahkan arus lalu lintas utama dari arus lokal sehingga konflik kendaraan dapat dikurangi secara signifikan.
Di kawasan sekolah, flyover memberikan manfaat ganda. Kendaraan yang hanya melintas tidak lagi terganggu oleh aktivitas naik-turun siswa, sementara ruang di bawahnya dapat ditata menjadi kawasan yang lebih aman bagi pejalan kaki, halte angkutan umum, area penjemputan, maupun fasilitas penyeberangan.
Pada kawasan perdagangan seperti Lepo-Lepo, flyover juga menjaga kelancaran distribusi barang, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan daya tarik investasi.
Kerugian Kemacetan Sering Tidak Terlihat
Kemacetan sebenarnya merupakan "pajak tersembunyi" yang dibayar masyarakat setiap hari.
Setiap menit kendaraan berhenti berarti bahan bakar terbuang. Setiap antrean panjang berarti waktu kerja hilang. Setiap perlambatan distribusi barang berarti biaya logistik meningkat. Setiap kemacetan juga memperbesar emisi gas buang yang berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Kerugian tersebut tidak pernah muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi nyata dirasakan masyarakat setiap hari.
Karena itu, pembangunan flyover tidak boleh hanya dinilai dari besarnya biaya konstruksi, melainkan juga dari besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan selama puluhan tahun. Infrastruktur yang mampu menghemat waktu perjalanan jutaan pengguna jalan setiap tahun akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada biaya pembangunannya.
Saatnya Pemerintah Berani Berpikir Jangka Panjang
Pembangunan flyover memang membutuhkan investasi besar. Namun, yang lebih dibutuhkan adalah keberanian politik dan visi pembangunan.
Pemerintah Kota Kendari bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu segera menetapkan pembangunan flyover dan underpass sebagai agenda strategis daerah. Langkah awalnya bukan langsung membangun, melainkan menyusun Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), analisis dampak lingkungan, dan kajian lalu lintas secara komprehensif. Dengan dokumen perencanaan yang matang, usulan pendanaan kepada Pemerintah Pusat akan memiliki dasar teknis yang kuat.
Skema pembiayaan juga tidak harus bergantung pada APBD semata. Pendanaan dapat berasal dari APBN, Dana Alokasi Khusus, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun dukungan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang terpenting adalah memastikan bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata, analisis manfaat-biaya, dan tahapan yang realistis.
Membangun Kota, Menjaga Masa Depan
Kendari diproyeksikan akan terus tumbuh sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa di Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan infrastruktur yang mampu menopang mobilitas masyarakat.
Jika pembangunan selalu menunggu hingga kemacetan menjadi krisis, maka biaya yang harus ditanggung akan jauh lebih besar. Sebaliknya, jika pemerintah berani merencanakan sejak sekarang, Kendari dapat tumbuh sebagai kota modern yang efisien, aman, dan nyaman.
Flyover atau underpass di depan SMA Negeri 1 Kendari, kawasan SMA Negeri 4–SMK Negeri 1 Kendari, serta koridor Jalan Hombis hingga Toko Damai Lepo-Lepo bukan sekadar proyek beton dan baja. Ia adalah investasi jangka panjang bagi produktivitas masyarakat, keselamatan pengguna jalan, dan daya saing daerah.
Kota yang hebat bukanlah kota yang baru bertindak setelah macet mengular di setiap sudut jalan. Kota yang hebat adalah kota yang mampu membaca masa depan dan membangun sebelum masalah datang. Kendari masih memiliki kesempatan itu. Pertanyaannya, apakah kita siap memanfaatkannya?.


