 |
| Foto: Adi Maliano, Ketua DPP GMNI Bidang ESDM (Dokpri)/sekitarSULTRA.com. |
Jakarta, sekitarSULTRA.com - Ekspansi tambang nikel di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kian memperlihatkan dampak nyata yang merugikan masyarakat lokal.
Di balik narasi besar hilirisasi dan transisi energi, warga justru menghadapi tekanan serius: kehilangan ruang hidup, rusaknya lingkungan, serta terpinggirkannya hak atas tanah dan sumber daya alam.
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sikap tegas untuk bergabung dalam Koalisi Besar Save Routa.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi oligarki tambang yang dinilai semakin masif di wilayah tersebut.
Ketua DPP GMNI Bidang ESDM, Adi Maliano, menyebut kondisi di Routa sebagai gambaran nyata praktik kapitalisme ekstraktif di Indonesia.
“Ini bukan lagi soal pembangunan, ini perampasan. Rakyat Routa dipaksa mundur, sementara korporasi maju tanpa batas,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
Ia menyoroti bahwa aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dikendalikan oleh korporasi besar, salah satunya PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), yang merupakan bagian dari jaringan Merdeka Battery Materials di bawah grup Merdeka Copper Gold.
Menurutnya, pola kerja oligarki tambang berlangsung secara sistematis.
“Oligarki tambang bekerja rapi: mereka menguasai izin, menguasai lahan, dan menguasai keuntungan. Rakyat hanya mewarisi kerusakan,” lanjut Adi.
GMNI juga menilai bahwa narasi “hilirisasi” yang selama ini digaungkan pemerintah telah mengalami distorsi dan cenderung dijadikan tameng politik untuk mempercepat eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan yang memadai.
“Jika rakyat miskin di tanah yang kaya, itu bukan keberhasilan—melainkan kegagalan negara,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, DPP GMNI Bidang ESDM menyatakan sikap sebagai berikut:
- Bergabung dalam Koalisi Save Routa
- Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang
- Menuntut penghentian operasi yang merusak lingkungan
- Mendorong pemulihan hak-hak masyarakat terdampak
- Mengembalikan kedaulatan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945
Adi Maliano menegaskan bahwa sikap ini merupakan pilihan ideologis dan keberpihakan organisasi.
“Ini adalah pilihan sikap: berdiri bersama rakyat atau menjadi bagian dari sistem yang menindas. GMNI memilih melawan,” tutupnya. (Red)***
