 |
| Distribusi Beras SPHP di Raha Terkendala, Masyarakat Keluhkan Kelangkaan dan Penyalur Desak Bulog Percepat Pelayanan RPK (Ilustrasi)/sekitarSULTRA.com. |
Raha, sekitarSULTRA.com — Kelangkaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai dikeluhkan masyarakat di Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sejumlah masyarakat mengaku kesulitan memperoleh beras SPHP di tingkat pengecer maupun Rumah Pangan Kita (RPK), sehingga sebagian di antaranya terpaksa beralih membeli beras komersial atau beras swasta dengan harga yang relatif lebih tinggi.
Keluhan tersebut kemudian ditelusuri melalui investigasi lapangan terhadap sejumlah kelompok RPK dan penyalur beras SPHP di wilayah Raha dan sekitarnya. Dari keterangan yang dihimpun, persoalan distribusi yang terjadi saat ini disebut tidak sepenuhnya berada pada tingkat RPK.
Para pengelola RPK mengaku tidak dapat berbuat banyak karena mekanisme penyaluran yang mereka alami saat ini berbeda dibandingkan sebelumnya.
Perubahan mekanisme tersebut juga belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola RPK. Sejumlah pengelola menduga perubahan pola pelayanan berkaitan dengan adanya kebijakan atau mekanisme baru setelah terjadinya pergantian pimpinan cabang Bulog di Raha.
Namun, terkait hal tersebut, para pengelola RPK mengaku belum memperoleh penjelasan yang cukup mengenai dasar perubahan mekanisme penyaluran tersebut.
Di sisi lain, keterangan yang diterima para penyalur dari pihak Bulog menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam penyaluran beras SPHP saat ini adalah keterbatasan karung atau kemasan.
Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi para penyalur karena mereka mengaku siap melakukan pembayaran dan menyalurkan beras kepada masyarakat apabila pelayanan dapat dilakukan seperti sebelumnya.
“Kelangkaan beras SPHP ini membuat masyarakat lari ke beras swasta. Otomatis harga beras di pasar ikut mahal. Kami siap bayar dan distribusikan. Kalau memang berasnya tersedia, kami berharap mekanisme penyalurannya bisa segera diperjelas dan dipercepat,” ujar salah seorang penyalur di Raha.
Keluhan masyarakat terhadap sulitnya memperoleh beras SPHP menjadi semakin serius karena beras tersebut merupakan salah satu komoditas yang diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Dalam penelusuran lapangan, terdapat pula informasi dari beberapa pihak yang mengaku mengetahui kondisi persediaan di gudang Bulog bahwa ketersediaan karung untuk beras SPHP sebenarnya masih ada dalam jumlah tertentu. Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Karena itu, perlu adanya penjelasan terbuka dari pihak Bulog mengenai kondisi stok beras, ketersediaan kemasan, serta mekanisme yang menyebabkan beras SPHP tidak dapat disalurkan seperti sebelumnya.
Perbedaan informasi mengenai kondisi kemasan tersebut kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah beras SPHP yang disebut masih tersedia di gudang benar-benar dapat segera disalurkan atau masih menunggu kebijakan tertentu dari pihak pimpinan Bulog.
Situasi tersebut bahkan memunculkan desas-desus di masyarakat mengenai dugaan adanya beras SPHP yang masih tertahan di gudang.
Di tengah belum adanya penjelasan yang memadai mengenai kondisi tersebut, berkembang pula dugaan liar mengenai kemungkinan adanya praktik penahanan atau indikasi penimbunan beras subsidi.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan perlu diklarifikasi serta diverifikasi lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berwenang.
Karena itu, persoalan utama yang perlu segera dijawab bukan hanya mengenai ketersediaan stok di gudang, tetapi juga mengenai bagaimana mekanisme distribusi SPHP saat ini diberlakukan dan mengapa mekanisme tersebut berbeda dengan sebelumnya.
Para penyalur dan pengelola RPK berharap Bulog Cabang Raha dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perubahan mekanisme pelayanan, kondisi stok, kendala kemasan, serta kebijakan yang menjadi dasar pengaturan distribusi SPHP saat ini.
Mereka juga meminta agar frekuensi pelayanan kepada RPK dapat ditingkatkan, minimal satu kali dalam seminggu, sehingga pasokan beras SPHP di tingkat penyalur dan masyarakat tidak mengalami kekosongan.
Ketersediaan beras di gudang, apabila memang masih mencukupi, diharapkan dapat segera diikuti dengan kelancaran distribusi. Sebab, persoalan distribusi yang berlarut-larut pada akhirnya dapat berdampak kepada masyarakat melalui berkurangnya pilihan untuk mendapatkan beras SPHP dan meningkatnya ketergantungan terhadap beras komersial dengan harga yang lebih tinggi.
Para penyalur dan pengelola RPK meminta Bulog segera memastikan mekanisme distribusi kembali berjalan secara optimal, memberikan kepastian pelayanan kepada RPK, serta mengambil langkah konkret untuk mengatasi kendala kemasan apabila hal tersebut memang menjadi penyebab tersendatnya penyaluran.
Masyarakat juga berharap seluruh informasi mengenai stok dan distribusi beras SPHP di Raha dapat disampaikan secara transparan agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Ketersediaan beras SPHP harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai beras yang diperuntukkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga justru sulit diperoleh di tingkat masyarakat karena persoalan mekanisme distribusi yang belum mendapatkan kejelasan. (Red)***
