 |
| Awal, Tokoh Muda Sultra/sekitarSULTRA.com. |
Kendari, sekitarSULTRA.com — Penolakan terhadap rencana pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjadi perhatian publik. Sikap sejumlah besar anggota DPRD Sultra yang tidak mendukung proses pergantian tersebut dinilai sebagai gambaran bahwa aspirasi masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja.
Aval menilai sikap anggota DPRD yang menolak atau tidak menghadiri agenda terkait pergantian Ketua DPRD harus dilihat sebagai bagian dari dinamika politik dan mekanisme demokrasi di lembaga perwakilan rakyat.
“Kalau mayoritas wakil rakyat memilih tidak mendukung pergantian, maka itu harus menjadi perhatian serius. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan mandat dari masyarakat melalui pemilu,” kata Aval.
Menurutnya, DPRD merupakan lembaga representasi masyarakat. Karena itu, setiap keputusan politik yang berkaitan dengan kepemimpinan DPRD seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan internal partai, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh para anggota DPRD.
Aval mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan apabila keputusan politik yang diambil tidak sejalan dengan aspirasi konstituen.
“Rakyat memilih wakilnya bukan hanya untuk hadir di ruang sidang, tetapi juga untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Ketika wakil rakyat menunjukkan sikap menolak pergantian, itu patut dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan pergantian Ketua DPRD Sultra seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD, tanpa adanya tekanan terhadap anggota DPRD yang memiliki pilihan politik berbeda.
“Jangan kemudian anggota DPRD yang berbeda sikap dianggap salah. Mereka juga mempunyai hak untuk menentukan sikap politiknya sepanjang dilakukan sesuai aturan. Justru perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi,” tegas Aval.
Aval juga meminta agar aspirasi masyarakat yang menginginkan kepemimpinan DPRD Sultra dipertahankan tidak dianggap sebagai persoalan sepele.
“Kalau rakyat sudah menyampaikan sikap dan wakil rakyat yang mereka pilih juga menunjukkan sikap yang sama, maka suara tersebut harus didengar. Jangan sampai keputusan politik hanya melihat kepentingan organisasi, sementara suara masyarakat diabaikan,” katanya.
Menurut Aval, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang menduduki kursi Ketua DPRD, melainkan tentang bagaimana mandat rakyat dihormati dalam proses pengambilan keputusan politik.
“Yang paling penting adalah menghormati demokrasi, menghormati aturan, dan menghormati suara rakyat. Jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilu, tetapi setelah itu aspirasinya tidak didengarkan,” pungkas Aval. (Red)***
