 |
| La Ode Mustafa, Tokoh Muda dari Masyarakat Muna/sekitarSULTRA.com |
Kendari, sekitarSULTRA.com — Wacana pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Tariala, mendapat penolakan keras dari masyarakat Muna. Bagi masyarakat Muna, Tariala bukan sekadar figur yang menduduki jabatan Ketua DPRD Sultra, tetapi merupakan representasi politik masyarakat Muna yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi dan perolehan suara dalam Pemilu.
Masyarakat Muna menilai tidak terdapat alasan yang cukup rasional untuk mengganti Tariala dari posisi Ketua DPRD Sultra secara tiba-tiba. Terlebih, apabila pergantian tersebut tidak didasarkan pada pelanggaran hukum, pelanggaran etik, ketidakmampuan menjalankan tugas, atau alasan objektif lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Bagi kami masyarakat Muna, Pak Tariala adalah representasi masyarakat Muna di DPRD Sultra. Kami tidak menginginkan beliau diganti. Kami mengutuk keras upaya pergantian tersebut karena sampai hari ini publik belum mendapatkan penjelasan yang benar-benar meyakinkan mengenai apa kesalahan dan urgensi mengganti beliau,” tegas La Ode Mustafa Masyakat Muna.
Masyarakat Muna juga mempertanyakan sikap politik Alimazi yang dinilai perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan pergantian Tariala.
Menurut mereka, pergantian seorang Ketua DPRD tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan internal partai. Jabatan pimpinan DPRD memiliki dimensi politik dan kelembagaan karena melekat pada mandat rakyat yang diperoleh melalui Pemilu.
Karena itu, masyarakat meminta Alimazi menjelaskan secara terbuka: apa kesalahan Tariala, apa urgensi pergantiannya, dan kepentingan objektif apa yang hendak dicapai melalui pergantian tersebut?
Jika tidak ada pelanggaran yang jelas dan dapat dibuktikan, masyarakat mempertanyakan dasar rasional dari keputusan tersebut.
“Jangan hanya mengatakan ini kewenangan partai. Memang ada kewenangan partai dalam menentukan kadernya, tetapi ada pula kepentingan publik dan mandat konstituen yang harus dihormati. Tariala dipilih oleh rakyat. Masyarakat Muna berhak mempertanyakan mengapa representasi mereka tiba-tiba hendak diganti,” ujarnya.
Tariala Dinilai Telah Membesarkan Partai
Masyarakat Muna juga mengingatkan bahwa Tariala memiliki kontribusi politik terhadap partai yang selama ini dibesarkannya.
Bahkan, menurut masyarakat, keberhasilan memperoleh dukungan suara yang besar seharusnya dipandang sebagai aset politik yang harus dihargai, bukan justru menjadi alasan untuk menyingkirkan seorang kader dari posisi strategis.
Secara politik, kader yang mampu mempertahankan bahkan meningkatkan elektabilitas dan perolehan suara partai seharusnya mendapatkan penghargaan serta kepercayaan. Pergantian terhadap figur yang memiliki kontribusi elektoral besar tanpa alasan yang transparan justru berpotensi menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat.
“Partai seharusnya berterima kasih kepada Pak Tariala karena beliau telah ikut membesarkan partai dan memberikan kontribusi terhadap perolehan suara. Jangan ketika partai sudah besar, orang yang ikut membesarkan justru tiba-tiba hendak diganti tanpa penjelasan yang masuk akal,” tegasnya.
Jangan Sampai Kepentingan Politik Mengalahkan Kepentingan Konstituen
Masyarakat Muna berpandangan bahwa politik harus tetap memiliki batas-batas etis. Kekuasaan partai memang penting dalam sistem demokrasi, tetapi keputusan politik tidak boleh kehilangan dimensi moral, kepatutan, dan pertanggungjawaban kepada publik.
Dalam perspektif demokrasi representatif, anggota DPRD bukan hanya representasi partai politik, tetapi juga representasi konstituen yang memberikan mandat melalui pemilu. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut posisi strategis seorang wakil rakyat idealnya mempertimbangkan suara dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
Masyarakat Muna khawatir apabila pergantian Tariala dilakukan tanpa alasan yang transparan, hal tersebut akan menciptakan preseden buruk dalam praktik demokrasi daerah: seorang kader yang memperoleh dukungan politik besar dapat kehilangan jabatan strategis tanpa publik mengetahui alasan substantifnya.
“Jangan sampai kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan masyarakat. Kalau memang Pak Tariala melakukan kesalahan, sampaikan kepada publik. Kalau ada pelanggaran, buka dan buktikan. Tetapi kalau tidak ada kesalahan yang jelas, mengapa harus diganti?” kata La Ode Mustafa.
Masyarakat Muna Soroti Kejanggalan dan Proses Pergantian
Penolakan masyarakat Muna semakin kuat karena mereka menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pergantian Ketua DPRD Sultra yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Masyarakat meminta seluruh proses dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib DPRD, mekanisme partai politik, serta prinsip-prinsip demokrasi dan kepastian hukum.
Mereka menegaskan tidak boleh ada proses politik yang mengabaikan aturan hanya karena adanya kepentingan tertentu. Setiap keputusan harus memiliki dasar yang jelas, prosedur yang benar, dan dapat diuji secara objektif.
“Kalau prosesnya memang sesuai aturan, buka semuanya kepada publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat Muna ingin melihat apakah seluruh tahapan pergantian itu benar-benar sesuai aturan atau justru terdapat kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Masyarakat Muna Tetap Mempertahankan Tariala
Masyarakat Muna pada akhirnya menyatakan sikap bahwa mereka tidak menginginkan pergantian Ketua DPRD Sultra. Mereka ingin Tariala tetap menjalankan amanah sebagai Ketua DPRD Sultra karena dipandang sebagai representasi politik masyarakat Muna.
Mereka juga meminta seluruh pihak, khususnya elite partai politik, tidak mengabaikan suara masyarakat Muna dalam persoalan tersebut.
“Pak Tariala adalah representasi kami. Kami tidak ingin beliau diganti. Kami mengutuk keras pergantian Ketua DPRD Sultra apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dengan aturan. Jangan abaikan suara masyarakat Muna,” pungkasnya.
Masyarakat Muna menegaskan, kritik tersebut bukan semata-mata bentuk pembelaan terhadap seorang individu, melainkan bagian dari upaya mempertahankan prinsip mandat rakyat, kepastian hukum, kepatutan politik, transparansi, dan demokrasi representatif.
Karena itu, sebelum mengambil keputusan final, mereka meminta Alimazi dan seluruh pihak yang mendorong pergantian Tariala untuk menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Sultra mengenai dasar hukum, alasan substantif, serta urgensi pergantian Ketua DPRD Sultra.
Jika alasan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rasional dan transparan, masyarakat Muna menilai wajar apabila publik mempertanyakan apakah pergantian tersebut benar-benar demi kepentingan kelembagaan dan rakyat, atau justru lebih dominan sebagai kepentingan politik internal. (Red)***
