 |
| Karikatur Dominasi Perusahaan Luar dalam Tender Proyek di Sultra/sekitarSULTRA.com. |
Kendari, sekitarSULTRA.com — Ketua Lembaga Pemantau Antikorupsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Musni, menyoroti pelaksanaan tender proyek pemerintah di wilayah tersebut yang dinilainya masih banyak dimenangkan oleh perusahaan dari luar daerah.
Hal ini menjadi perhatian serius, tidak hanya berkaitan dengan kesempatan berusaha yang adil, melainkan juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi dan pendapatan pajak daerah.
Menurut Musni, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian utama Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, terutama dalam upaya memperkuat peran serta memberdayakan pengusaha lokal dalam mendukung pembangunan daerah.
Pemerintah daerah, ujarnya, tidak hanya berorientasi pada selesainya proyek pembangunan, melainkan juga wajib memperhatikan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari setiap belanja yang dikeluarkan.
“Jangan sampai anggaran pemerintah daerah dibelanjakan di Sultra, tetapi manfaat ekonominya justru lebih banyak dinikmati perusahaan dari luar daerah. Pengusaha lokal juga harus diberikan ruang dan kesempatan yang adil untuk berkembang,” ujar Musni.
Lebih jauh, Musni mengingatkan bahwa ketika proyek pemerintah banyak dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah, maka potensi pendapatan pajak daerah pun ikut berkurang.
Sebaliknya, apabila proyek dilaksanakan oleh perusahaan yang berdomisili di Sultra, maka pajak yang bersumber dari aktivitas usaha tersebut akan masuk ke kas daerah, yang selanjutnya dapat digunakan kembali untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Sultra.
“Selain perputaran uang yang berputar di luar daerah, kita juga kehilangan potensi pajak daerah yang seharusnya menjadi sumber pendapatan untuk kemajuan daerah ini. Jika perusahaan lokal yang mengerjakan proyek, maka pajaknya akan masuk ke kas daerah dan bermanfaat langsung bagi masyarakat Sultra. Ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus dipahami dan diperhatikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan perusahaan dari luar Sultra yang mengikuti tender sepanjang memenuhi seluruh persyaratan dan memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan baik.
Akan tetapi, perusahaan lokal yang memiliki kemampuan dan memenuhi ketentuan yang berlaku juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat.
Musni meminta Gubernur Andi Sumangerukka memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan memastikan sistem pengadaan barang dan jasa berjalan secara transparan, profesional, kompetitif, dan berkeadilan bagi semua peserta.
Apabila dalam waktu dekat belum ada tanggapan maupun langkah konkret dari pemerintah daerah, pihaknya berencana menggelar aksi damai ke Kantor Gubernur Sultra pada minggu depan guna menyampaikan aspirasi ini secara langsung.
“Gubernur harus menjadi pemimpin yang adil. Jangan sampai pengusaha lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Pemerintah harus hadir untuk membuka ruang yang sehat bagi mereka. Jika belum mendapat perhatian yang layak, kami rencanakan akan turun menyampaikan aspirasi secara damai ke Kantor Gubernur Sultra minggu depan,” ujarnya.
Menurut Musni, sistem tender yang berjalan saat ini masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi tidak hanya ditujukan pada hasil akhir atau siapa yang memenangkan tender, melainkan mencakup seluruh tahapan proses pengadaan.
Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan persyaratan, pengumuman, proses evaluasi, hingga penetapan pemenang harus dipastikan berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persyaratan yang ditetapkan pun, kata dia, harus disusun secara proporsional dan sesuai kebutuhan pekerjaan.
Tidak boleh ada ketentuan yang justru menjadi hambatan bagi perusahaan lokal yang sebenarnya memiliki kemampuan mengerjakan proyek tersebut.
“Kalau perusahaan lokal memenuhi syarat, punya pengalaman, tenaga ahli, kemampuan teknis dan kemampuan keuangan, mereka harus diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai sistemnya membuat mereka sulit bersaing,” jelas Musni.
Pihaknya juga mendorong Gubernur Andi Sumangerukka memperkuat pembinaan terhadap pengusaha lokal.
Keberpihakan kepada pengusaha daerah bukan berarti memberikan keistimewaan kepada perusahaan tertentu, melainkan menciptakan ekosistem usaha yang sehat agar pelaku usaha lokal mampu bersaing secara profesional.
Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan administrasi, penguatan sumber daya manusia, penyebaran akses informasi tender, serta pembukaan peluang kemitraan bagi perusahaan lokal.
“Keberpihakan kepada pengusaha lokal bukan berarti tender harus diatur untuk memenangkan perusahaan tertentu. Itu juga tidak boleh. Prinsipnya adalah bagaimana sistemnya dibuat adil, transparan dan memberikan kesempatan yang proporsional kepada semua perusahaan yang memenuhi persyaratan,” tegasnya.
Musni pun mengingatkan bahwa belanja pemerintah memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Apabila proyek pemerintah banyak dikerjakan perusahaan lokal, maka perputaran uang akan lebih banyak terjadi di Sultra.
Dampaknya tidak hanya mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan aktivitas usaha masyarakat, melainkan juga memperkuat perolehan pajak daerah yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.
Karena itu, Musni berharap Gubernur Andi Sumangerukka dapat mengevaluasi sistem tender yang berjalan sekaligus memastikan kebijakan pengadaan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan dunia usaha lokal, sekaligus mengoptimalkan perolehan pajak daerah demi kemajuan Sultra.
“Ukuran keberhasilan pembangunan jangan hanya dilihat dari berapa banyak proyek yang selesai. Tetapi juga harus dilihat apakah pembangunan itu mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan pajak daerah, dan membuat pengusaha lokal tumbuh,” kata dia.
Husni menegaskan pihaknya akan melaksanakan aksi pekan depan di kantor Gubernur Sultra. (Red)***
