 |
| Foto: SPBU yang ada di Indonesia/sekitarSULTRA.com. |
Kendari, sekitarSULTRA.com – Menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Konsorsium Putra Daerah Sulawesi Tenggara (KOPDA Sultra) terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di SPBU Wulele, pihak manajemen SPBU menyatakan menghormati aspirasi masyarakat serta mengapresiasi perhatian publik terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Perwakilan manajemen SPBU Wulele menegaskan bahwa selama ini proses penyaluran BBM subsidi, khususnya jenis solar, telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta mengacu pada ketentuan pemerintah dan PT Pertamina (Persero).
"Kami sangat menghargai masukan dari masyarakat maupun adik-adik mahasiswa. Informasi yang disampaikan melalui aksi maupun media menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan pengawasan di lapangan," ujar perwakilan manajemen SPBU Wulele.
Dalam upaya menjaga ketertiban dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan, pihak SPBU telah menerapkan sistem pendaftaran kendaraan dan pemberian nomor antrean sebelum proses pengisian dilakukan.
Setiap kendaraan yang akan melakukan pengisian solar diwajibkan terlebih dahulu terdaftar dalam daftar antrean yang telah disiapkan oleh petugas. Sistem tersebut diterapkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan serta menjamin pelayanan yang tertib dan merata kepada masyarakat.
Menanggapi dugaan adanya kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang, pihak SPBU menegaskan kesiapannya untuk menerima laporan yang disertai data dan identitas kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran.
"Jika terdapat kendaraan yang terbukti melakukan pengisian berulang dengan tujuan yang tidak sesuai ketentuan, kami siap menindaklanjuti dan melakukan pemblokiran atau blacklist terhadap kendaraan tersebut agar tidak lagi mendapatkan pelayanan BBM subsidi di SPBU kami," tegasnya.
Pihak SPBU juga menjelaskan bahwa setiap hari petugas melayani ratusan kendaraan yang datang melakukan pengisian BBM.
Dalam kondisi tersebut, pengawasan terhadap seluruh kendaraan secara individual tentu memiliki keterbatasan tanpa adanya informasi atau laporan pendukung dari masyarakat.
"Kami juga manusia biasa. Dalam sehari ratusan kendaraan datang mengisi BBM. Oleh karena itu, apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, kami sangat berharap informasi tersebut dapat disampaikan langsung kepada pihak SPBU agar dapat segera kami tindak lanjuti," tambahnya.
Lebih lanjut, manajemen SPBU Wulele menegaskan bahwa apabila terdapat praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM yang dilakukan oleh oknum tertentu di luar area SPBU, maka hal tersebut berada di luar kewenangan dan pengawasan langsung pihak SPBU.
Meski demikian, pihaknya menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum maupun instansi terkait apabila diperlukan dalam proses penyelidikan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, SPBU Wulele menyatakan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
"Kami tidak anti kritik. Justru kami berterima kasih karena adanya masukan dari masyarakat membuat kami mengetahui berbagai persoalan yang mungkin terjadi di lapangan. Ke depan kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawasi penyaluran BBM subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak," tutupnya.
Dengan pernyataan tersebut, SPBU Wulele berharap polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat disikapi secara objektif berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap sistem distribusi BBM subsidi. (Red)***
