 |
| Ilustrasi gambar "GMPS-Sultra Ajak Publik Kedepankan Objektivitas Terkait Dugaan Kejanggalan Tender di Kemenag Sultra" (Desain AI)/sekitarSULTRA.com. |
Kendari, sekitarSULTRA.com – Gerakan Militansi Pemuda Sosialis Sulawesi Tenggara (GMPS-Sultra) menanggapi pemberitaan yang berkembang terkait dugaan kejanggalan dalam proses tender proyek di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Tenggara.
Organisasi tersebut mengajak seluruh pihak untuk menyikapi informasi yang beredar secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pernyataan resminya, GMPS-Sultra melalui Ketuanya, Fajar menegaskan bahwa setiap organisasi maupun kelompok masyarakat memiliki hak untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran negara.
Namun demikian, berbagai dugaan yang telah disampaikan ke ruang publik tetap perlu diuji melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang berwenang.
"Setiap informasi yang berkembang harus disikapi secara objektif dan tidak didasarkan pada asumsi ataupun kesimpulan yang terburu-buru. Dugaan yang muncul perlu diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku," ujar Fajar, Senin (8/6/2026).
GMPS-Sultra menilai bahwa tudingan terkait dugaan monopoli proyek, perlakuan khusus kepada peserta tender tertentu, maupun dugaan pelanggaran prosedur pengadaan hingga saat ini masih bersifat dugaan.
Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait serta pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Organisasi tersebut juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati proses administrasi dan hukum yang berlaku.
Menurut GMPS-Sultra, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menyediakan berbagai instrumen pengawasan, mulai dari mekanisme sanggah, pengawasan internal pemerintah, audit lembaga berwenang, hingga pengawasan aparat penegak hukum.
GMPS-Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak membangun opini yang berpotensi mengarah pada penghakiman publik sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dinilai penting, namun objektivitas dan akurasi informasi juga harus tetap dijaga guna menciptakan iklim pengawasan yang sehat dan konstruktif.
Lebih lanjut, GMPS-Sultra menyatakan dukungannya terhadap setiap langkah klarifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang guna memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta persaingan usaha yang sehat.
"Apabila ditemukan pelanggaran, maka harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka nama baik institusi maupun pihak-pihak yang dituduhkan juga harus dipulihkan," tegas Fajar.
Melalui pernyataan tersebut, GMPS-Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengawasan publik yang objektif, berimbang, dan berlandaskan fakta demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Tenggara. (Red)***
