 |
| Foto: Ilustrasi Gambar "Daerah Penghasil Terpinggirkan, DPC PA GMNI Buton Kritik Proyek Hilirisasi Aspal Buton di Karawang (Desain AI)/CATATAN SULTRA. |
Buton, sekitarSULTRA.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Buton soroti terkait rencana hilirisasi Aspal Buton yang berlokasi di Karawang. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan polemik, terutama menyangkut keadilan ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya.
Dalam pandangan DPC PA GMNI Buton, keputusan pembangunan fasilitas hilirisasi di Karawang memang memiliki dasar dari sisi pemerintah dan industri.
Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan pusat industri dan pasar besar, memiliki infrastruktur yang telah siap, serta terintegrasi dengan BUMN dan proyek strategis nasional (PSN).
Selain itu, Karawang dinilai memudahkan integrasi rantai pasok konstruksi serta sinkron dengan pembangunan jalan tol dan proyek infrastruktur nasional.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal yang sebelumnya mencapai lebih dari 70 persen.
Dengan menempatkan pabrik di dekat pusat konsumsi, penyerapan produk dinilai bisa lebih cepat dan memungkinkan pengembangan skala industri secara lebih efisien.
Namun demikian, Ketua PA GMNI Buton, Bambang yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPC GMNI Baubau menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial.
Ia menegaskan bahwa daerah penghasil justru tidak memperoleh nilai tambah yang signifikan dan terkesan dirugikan.
“Daerah penghasil hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dinikmati daerah lain. Ini berimplikasi pada hilangnya potensi lapangan kerja dan tidak optimalnya peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Menurut Bambang, hilirisasi seharusnya tidak sekadar memindahkan lokasi industri, melainkan memastikan siapa yang menjadi subjek utama dari proses industrialisasi tersebut.
“Hilirisasi bukan sekadar memindahkan pabrik, tapi soal siapa yang menikmati nilai tambah. Jika bahan baku berasal dari Buton, maka masyarakat Buton harus menjadi subjek utama industrialisasi,” tegasnya.
Ia juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi yang pernah digaungkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yakni berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
Jika hilirisasi tetap dilakukan di luar daerah asal, dikhawatirkan akan memperlebar ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
DPC PA GMNI Buton berpendapat bahwa pembangunan industri hilirisasi Aspal Buton di daerah asal sebenarnya memungkinkan, baik secara teknis maupun ekonomi.
Pulau Buton diketahui memiliki salah satu cadangan aspal alam terbesar di dunia, sehingga pembangunan industri di wilayah tersebut justru dinilai lebih efisien dari sisi hulu.
Selain itu, jika industri dibangun di Buton, dampak positif yang dapat dirasakan antara lain peningkatan lapangan kerja lokal, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tumbuhnya industri turunan seperti logistik, konstruksi, dan UMKM.
Buton bahkan dinilai berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, sekaligus menjadi hub distribusi aspal untuk kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
“Masalahnya bukan Buton tidak mampu, tetapi negara belum cukup serius membangun kapasitas itu,” tambah Bambang.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pembangunan industri di Buton membutuhkan intervensi serius dari pemerintah, seperti pembangunan pelabuhan industri, pemberian subsidi energi dan logistik, insentif bagi investor, serta pengembangan sumber daya manusia.
Mengutip semangat kebangsaan Soekarno, Bambang menegaskan bahwa pembangunan nasional seharusnya tidak berpihak pada kelompok atau wilayah tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.
Sebagai penutup, DPC PA GMNI Buton menyimpulkan bahwa pembangunan hilirisasi di Karawang dapat dipahami sebagai langkah percepatan jangka pendek.
Namun, untuk jangka panjang, pembangunan industri di Buton dinilai sebagai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan demi mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. (Red)***
