 |
| Foto: Farel Fahrezi, Pemerhati Kebijakan Publik Desa Kanapa-Napa/SEKITAR SULTRA com. |
Buton Tengah, sekitarSULTRA.com — Pembangunan objek wisata Danau Fotu yang terletak di Desa Kanapa-Napa, Kabupaten Buton Tengah (Buteng - Sulawesi Tenggara, menuai sorotan serius dari Pemerhati Kebijakan Publik Desa Kanapa-Napa.
Pasalnya, proyek yang hampir setiap tahun dianggarkan melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 2019 hingga 2024 itu diduga menyimpan indikasi penggelapan uang negara.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, pembangunan Danau Fotu telah menerima kucuran anggaran negara secara berulang pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 hingga 2024. Namun, kondisi fisik objek wisata tersebut saat ini justru dinilai sangat memprihatinkan.
“Setiap pembangunan seharusnya sejalan dengan pemeliharaan, dan setiap anggaran yang besar semestinya menghasilkan bangunan yang berkualitas. Namun kenyataannya, kondisi Danau Fotu kini mengalami pelapukan, bahkan sejumlah bangunan sudah tidak layak pakai,” ungkap Farel Fahrezi, pemerhati kebijakan publik setempat.
 |
| Obyek Wisata Desa Kanapa-Napa yang menjadi Sorotan/sekitarSULTRA.com. |
Ironisnya, lanjut Farel yang juga warga Desa Kanapa-napa, besarnya anggaran yang telah digelontorkan tidak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Objek wisata yang diharapkan menjadi sumber ekonomi desa justru terkesan terbengkalai dan tidak memberikan dampak signifikan.
 |
| Obyek Wisata Desa Kanapa-Napa yang menjdi Sorotan/sekitarSULTRA.om. |
Selain itu, terdapat kecurigaan kuat bahwa dalam proses pembangunan terjadi penghematan material yang tidak sesuai dengan standar Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas bangunan di kawasan wisata tersebut.
“Atas dasar itu, kami mencurigai adanya indikasi penyimpangan dan penggelapan uang negara dalam pembangunan Danau Fotu. Aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh agar persoalan ini terang-benderang,” tegasnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak berwenang tidak menutup mata terhadap persoalan ini, serta memastikan pengelolaan dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan. (Red)***
